Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah dipastikan rampung pascabulan suci Ramadhan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Siradjuddin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (3/8).
Pertemuan itu merupakan kelanjutan
pertemuan ormas sebelumnya yang sepakat dengan pembubaran Ahmadiyah.
FUI sudah memasukkan permintaan rancangan Pergub Gubernur yang sesuai dengan kaidah hukum. "Pertemuan kami hanya membahas bahan Pergub yang sudah disusun sebelumnya," kata Sirajuddin.
Ia menambahkan, pertemuan dengan para pejabat pemerintah provinsi hanya menyempurnakan apa yang sudah FUI susun.
Rencananya, Senin depan akan dilakukan rapat finalisasi Pergub Ahmadiyah. Setelah itu akan dimajukan ke Muspida dan selanjutnya akan disahkan Gubernur.
"Oleh Pak Sekretaris Daerah itu dijadikan sebagai hadiah Lebaran umat Islam," ujar Siradjuddin.
Sirajuddin menilai Ahmadiyah selama ini seringkali membandel dan melakukan pelanggaran. Maka dari itu Pergub yang akan disahkan bersifat larangan seluruh aktivitas Ahmadiyah. Meski demikian, dalam Pergub tersebut tidak ada sanksi yang dibuat. "Sanksi itu kewenangan polisi," jelas Siradjuddin.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulsel Abdulrahim Yunus mengatakan, dalam memutuskan hal tersebut ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Pergub yang dirancang tersebut tak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, SKB 3 Menteri, dan prinsip HAM.
Ia menilai keputusan tersebut tentunya tidak menyelesaikan masalah. Meski begitu, bisa meminimalisasi persoalan yang terjadi. Soalnya di Sulsel kelompok tersebut mengganggu stabilitas.
Dalam pandangan MUI, Ahmadiyah adalah sesat. "Olehnya itu perlu dilakukan pembinaan supaya para jemaat Ahmadiyah kembali ke jalan yang benar. Sebagai warga negara, Ahmadiyah memiliki hak untuk hidup,"ujar Abdul Rahim Yunus.*
sumber:hidayatullah
FUI sudah memasukkan permintaan rancangan Pergub Gubernur yang sesuai dengan kaidah hukum. "Pertemuan kami hanya membahas bahan Pergub yang sudah disusun sebelumnya," kata Sirajuddin.
Ia menambahkan, pertemuan dengan para pejabat pemerintah provinsi hanya menyempurnakan apa yang sudah FUI susun.
Rencananya, Senin depan akan dilakukan rapat finalisasi Pergub Ahmadiyah. Setelah itu akan dimajukan ke Muspida dan selanjutnya akan disahkan Gubernur.
"Oleh Pak Sekretaris Daerah itu dijadikan sebagai hadiah Lebaran umat Islam," ujar Siradjuddin.
Sirajuddin menilai Ahmadiyah selama ini seringkali membandel dan melakukan pelanggaran. Maka dari itu Pergub yang akan disahkan bersifat larangan seluruh aktivitas Ahmadiyah. Meski demikian, dalam Pergub tersebut tidak ada sanksi yang dibuat. "Sanksi itu kewenangan polisi," jelas Siradjuddin.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulsel Abdulrahim Yunus mengatakan, dalam memutuskan hal tersebut ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Pergub yang dirancang tersebut tak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, SKB 3 Menteri, dan prinsip HAM.
Ia menilai keputusan tersebut tentunya tidak menyelesaikan masalah. Meski begitu, bisa meminimalisasi persoalan yang terjadi. Soalnya di Sulsel kelompok tersebut mengganggu stabilitas.
Dalam pandangan MUI, Ahmadiyah adalah sesat. "Olehnya itu perlu dilakukan pembinaan supaya para jemaat Ahmadiyah kembali ke jalan yang benar. Sebagai warga negara, Ahmadiyah memiliki hak untuk hidup,"ujar Abdul Rahim Yunus.*
sumber:hidayatullah
0 komentar:
Posting Komentar